Pati, Berita10 – Sekertaris Komisi A DPRD Pati itu Kastomo mendapatkan sejumlah masukan dari masyarakat terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Mulai dari kebijakan soal pertanian hingga pendidikan dalam melaksanakan kegiatan aspirasi atau reses di daerah pemilihannya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Pati tersebut melaksanakan kegiatan serap aspirasi atau reses di daerah pemilihannya. Reses ini berlangsung di tiga titik, yakni di Balaidesa Sembaturagung Jakenan, Gedung Haji Jaken dan Gedung PGRI Pucakwangi.
Soal pertanian salah satunya yakni terkait kebijakan Plt Bupati Pati yang menarget petani di Bumi Mina ini untuk memproduksi padi. Kebijakan ini dinilai sulit direalisasikan di wilayah seperti tadah hujan i daerah Jaken.“Target pemerintah pertanian padi untuk di eks karisidenan Jakenan kesulitan. Rata-rata 7 – 8 Ton dikarenakan tadah hujan,” kata Kastomo menyampaikan masukan masyarakat.
Sedang masukan terkait bidang pendidikan yakni terkait kebijakan sekolah lima hari. Kebijakan yang akan diterapkan Plt Bupati Pati pada saat ini dikhawatirkan mengganggu pembelajaran Madin dan TPQ.“Mohon Penerapan 5 Hari masuk sekolah jangan diterapkan. Selain nanti mengganggu Belajar ngaji Madin dan TPQ, juga orang tuanya mampu dan kaya waktu akhir pekan buat refresing dan jalan-jalan. Kalau wong deso orang tua tidak mampu dan biasa anak waktu liburan buat main game atau HP. Orang tua sulit mengawasi. Mohon pemerintah harus betul-betul dipikir ulang,” ucapnya.
“Tugas DPRD kabupaten meliputi pembentukan peraturan daerah (Perda) bersama Plt Bupati, membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD, serta beberapa tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Kastomo pun kemudian memberikan pencerahan ke konstituen bahwa pelaksanaan dan pengguna anggaran. Yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten adalah Bupati, APBD Provinsi adalah Gubernur dan APBN adalah Presiden, katanya. Gos