Pati, Berita10 – Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum intrakulikuler yang ditujukan agar peserta didik dapat memahami dan mendalami konsep pembelajaran untuk menguatkan kompetensi. Pada konsep pembelajaran ini, guru leluasa memilih perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan dan minat peserta didik. Meski demikian, penerapan kurikulum ini dinilai perlu dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kondisi setiap sekolah. Di kabupaten Pati sendiri, kurikulum Merdeka ini telah berjalan pada sejumlah sekolah. Namun, penerapannya masih berproses. Pasalnya, setiap instansi pendidikan memiliki persoalan masing-masing, sehingga tidak bisa dipukul rata untuk semua sekolah.
Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengatakan bahwa kurikulum ini telah diterapkan setidaknya dalam 5 tahun terakhir. Namun, diketahui belum semua sekolah menerapkannya. “Iya ini memang sudah berjalan tapi belum matang, karena lima tahun bertahap dan belum semuanya menerapkan kurikulum ini,” jelas Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Wisnu Wijayanto.
Roihan selaku Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati turut mengungkapkan persoalan yang dihadapi. Salah satunya, kurangnya tenaga pendidik pada sejumlah sekolah pasca banyak guru yang pensiun. Sehingga, sementara ini proses pengajaran diampu oleh tenaga wiyata. Kendati demikian, ia tidak menolak penerapan kurikulum ini. “Perubahan kurikulum akan merubah paradigma guru dalam melaksanakan pembelajaran. Apalagi, saat ini masih banyak sekolah yang juga kekurangan tenaga pendidik,” paparnya. Gos/Sol