Karaoke Ilegal Yang Kantongi NIB Bikin Dilema Satpol PP, Ungkap Anggota Dewan

Pati, Berita10 Kemudahan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) secara mandiri melalui sistem elektronik membuat Satpol PP Kabupaten Pati dilema dalam menindak karaoke ilegal di wilayah setempat, ungkap Ketua Komisi D DPRD Wisnu Wijayanto. Sejak Maret 2021, pemerintah mengeluarkan program pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang bisa diurus secara mandiri tanpa melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati.

Selain memudahkan masyarakat, kebijakan ini nyatanya seperti pedang bermata dua. Karaoke ilegal atau yang tidak mempunyai izin usaha hiburan justru malah mendaftar NIB dan IUMK melalui sistem tersebut. “Bagi karaoke yang ilegal dan tidak berizin ke daerah harus ditindak. Tapi mereka melakukan perizinan di OSS. Jadi dilematis buat kami,” hal ini diungkapkan oleh Suyut, Kepala Seksi Penindakan, Satpol PP Kabupaten Pati. Kasus tersebut sebelumnya nyata terjadi di Kecamatan Gabus, saat sebuah karaoke ilegal sedang di razia, namun pemilik malah menunjukkan surat NIB-nya yang dibuat melalui OSS.

Terang Suyut, dalam melakukan penindakan tempat karaoke ilegal pihaknya masih mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pariwisata. Fasilitas karaoke di Pati yang boleh beroperasi berdasarkan Perda tersebut adalah yang merupakan bangunan hotel dan membayar pajak hiburan kepada daerah. Artinya jika karaoke yang bersangkutan tidak sesuai Perda akan tetap ditindak, meskipun memiliki NIB.“Tapi ya bagaimana, NIB dari SS itu kan dasarnya Undang-Undang. Tapi nyata-nyata Perda tidak memperbolehkan. Kita masih pegang Perda tapi nanti harapannya ada sinkronisasi dengan OSS,” tandas Suyut. Gos/Sol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.