Pati, Berita10 – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Roihan menekankan, supaya penyaluran bansos tersebut bisa lebih selektif.
Pasalnya, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, diungkapkannya, jika penyaluran bansos masih tumpang tindih datanya. Sehingga banyak orang yang merasa dirugikan.
“Terjadinya permasalahan BLT itu karena terkait kevalidan data tidak bisa dipertanggung jawabkan. Orang yang seharusnya dapat malah enggak dapat dan sebaliknya, ini dimulai dari data,” ujarnya melalui sambungan telepon seluler, Kamis.
Bahkan politisi dari Partai Nasdem tersebut sering berkoordinasi terkait data bansos dengan pihak Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati, supaya data disinkronkan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
“Langkah itu sebenarnya sudah kita koordinasi dengan dinas sosial dan Komisi D supaya kevalidan datanya disinkronkan antara di Disdukcapil dan Dinsos,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan, masalah tumpang tindih data penerima KPM harus segera diminimalisir, supaya tidak semakin banyak masyarakat yang merasa dirugikan.
“Ini sedikit demi sedikit harus diurai, seperti NIK ganda, nama alamat berbeda, nama salah penulisan, akhirnya berdampak pada penerima BLT,” pungkasnya
Bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), diwacanakan akan segera turun pada pertengahan bulan Februari 2023. Dimana akan disalurkan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ags