Pati, Berita10 – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Suwito menyatakan penyusunan APBD merupakan instrumen teknis dari perwujudan idealisme pembangunan yang diinginkan Pemerintah Kabupaten Pati. Hal tersebut semestinya selalu bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengungkapkan bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 diharapkan untuk lebih mencerminkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan memberikan penekanan terhadap bantuan pemulihan permodalan melalui langkah-langkah yang tepat.
“Setelah bertahan, kita akan memasuki tahap kedua, yakni fase pemulihan. Disitu nantinya harus ada identifikasi kesiapan pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Misalnya dengan pinjaman modal dengan bunga rendah atau stimulasi perbankan lainnya,” terangnya belum lama ini.
Pernyataannya tersebut berdasarkan pandangan umum fraksinya terhadap Raperda APBD 2022 yang masih dalam tahap pembahasan. Sebab ia menilai pandemi Covid-19 memberikan dampak serius terhadap para pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Hal tersebut juga menjadi dasar untuk pemerintah dalam memperkuat dukungannya terhadap pemulihan unit usaha mikro.
Pihaknya meminta Pemkab Pati memperbaiki validitas data yang relevan dalam mengenalisa target pendapatan awal APBD murni tahun depan. Sehingga tidak lagi terjadi penurunan target dalam perhitungan akhir tahun anggaran. Gs