Pati, Berita10 – Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini bahkan tak segan-segan menyebut penyaluran dugaan pemotongan bantuan stimulan Puso yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) ini semrawut karena dugaan pemotongan yang dilakukan oleh oknum tak bertanggungjawab. “Semakin kesini semakin semrawut, kenapa saya katakan (demikian). Terkait mekanisme ada sesuatu yang hilang, verifikasi lapangan tidak ada,” terangnya dalam audiensi bersama petani Kayen, baru-baru ini.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati Muslihan, turut menyoroti dugaan pemotongan bantuan stimulan Puso yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) tahun 2026 kepada ribuan petani yang terdampak banjir tahun 2023 lalu. Muslihan menilai adanya laporan ini membuktikan ketidaksanggupan Pemkab Pati yang dalam hal ini dikawal oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengawal proses penyaluran bantuan.
Berdasarkan laporan yang ia terima dari para petani penerima, terslat sejumlah dugaan penyelewengan karena minimnya pengawasan dari BPBD. Mulai munculnya kelompok tani baru penerima bantuan, hingga masih adanya petani terdampak yang tidak terdata dalam daftar penerima. Padahal, lanjut Muslihan, BPBD selalu domain pengawasan seharusnya turut mengawal dan mengawasi agar penyaluran bantuan ini bisa tepat sasaran dan tidak ada pemotongan.
“Kenyataannya sampai pengambilan pembagian tidak ada monitoring sehingga kami curiga. Mekanisme penyaluran ini seperti apa, padahal itu wajib. Sehingga BPBD itu harus mengawal,” imbuh pria asal Trangkil ini. Sehingga untuk menyelesaikan duduk perkara, pihaknya di DPRD sepakat untuk dilakukan pertemuan oleh Forkopimcam Kayen dengan pengawasan BPBD dan pihaknya di komisi B. Gos/ Red