Pati, Berita10 – Ketua Komisi Joni Kurnianto C DPRD Kabupaten Pati menegaskan, penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, baik bagi masyarakat yang berkunjung maupun pedagang kaki lima (PKL) yang mencari nafkah di lokasi tersebut.
Ia menilai sejumlah persoalan masih ditemukan di kawasan tersebut, mulai dari minimnya petugas kebersihan hingga sistem drainase yang belum optimal.
Akibatnya, beberapa titik di area alun-alun kerap tergenang air saat hujan turun, terutama ketika intensitas hujan tinggi. Akibatnya lingkungan di sekitar menjadi kotor dan kumuh.
Ketua DPC Demoktrat Kabupaten Pati menegaskan, penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, baik bagi masyarakat yang berkunjung maupun pedagang kaki lima (PKL) yang mencari nafkah di lokasi tersebut.“Tidak mungkin dipasrahkan ke PKL untuk membenahi tempat sebesar itu, tetap Pemerintah harus hadir di situ,” tegasnya.
Sebelumnya, salah satu pedagang kaki lima sekaligus Ketua Paguyuban Pedagang Alun-alun Kembang Joyo, Tukul, mengeluhkan lesunya kondisi ekonomi yang berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang. PKL di Alun alun Kambang Joyo banyak yang gulung tikar dan pindah tempat jualan. Karena sepinya para pengunjung yang datang ke lukasi. Ia mengaku, sebelumnya mampu memperoleh penghasilan hingga Rp900 ribu per hari. Namun kini, pendapatannya turun drastis menjadi sekitar Rp100 ribu per hari.“Kalau Rp100 ribu juga dapat 10 penyewa. Rp10 ribu per tujuh menit,” kata Tukul.
Keluhan pedagang tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah agar Alun-alun Kembang Joyo kembali tertata dan mampu menarik minat masyarakat untuk berkunjung. Sekaligus mengembalikan misi Alun – Alun Kembangjoyo sebagai pusat UMKM dan PKL yang ramai pengunjung untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Pati. Oleh karena itu Pemerintah Daerah harus ikut campur permasalahan tersebut sehingga tidak terkatung katungDan bisa berkembang dengan baik. Gos/ Red