Pati, Berita10 – Data Pokok Pendidikan (Dapodik) seharusnya diisi oleh pihak sekolah secara jujur atau sesuai dengan kondisi riil yang ada. Pengisian tersebut meliputi berbagai aspek, termasuk mengenai infrastruktur, sarana dan prasaran, fasilitas, data peserta didik, jumlah rombongan belajar, hingga data guru. Anggota komisi D DPRD Kabupaten Pati, Muntamah mengatakan bahwa pengisian data yang tidak sesuai dengan kondisinya akan berpengaruh pada pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang mana dana tersebut ditujukan untuk rehabilitasi sekolah.
“Satuan pendidikan, jika hendak ingin mendapatkan biaya rehabilitasi, diharapkan selalu jujur. Agar nantinya tidak berdampak dalam pendanaan ataupun penganggaran untuk sekolah. Sebab sektor pendidikan dangan krusial. Dan sekolah ini kan buat penerus bangsa juga nantinya,” jelasnya. Muntamah juga menyayangkan pihak sekolah yang memanipulasi pengisian data untuk mendapatkan penilaian yang bagus dalam rangka akreditasi. Menurutnya, ini akan berisiko, karena pengisian akreditasi harus bersifat transparan, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Ketidaksesuaian Dapodik oleh satuan pendidikan sebenarnya untuk kepentingan, agar sekolah mendapatkan nilai yang baik. Yang sebetulnya ada beberapa fasilitas sarana prasarana disekolah tidak baik itu dicatat baik. Itukan namanya tidak jujur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya lagi. Lebih lanjut, ia tak lupa mengingatkan kepada pihak sekolah untuk tidak mengejar kepentingan. Apalagi, pengisian Dapodik saat ini semuanya serba online. “Intinya jangan dilebih-lebihkan dalam mengejar kepentingan biar mendapatkan akreditasi baik. Apalagi sekarang serba online nggeh,” lanjut Muntamah. Gos/Red