Pati, Berita10 – Hadiri kegiatan Musrenbang tingkat Kabupaten untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2024, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dapat menentukan skala prioritas dalam penyusunan RKPD kali ini. Sehingga apa yang menjadi anggapan masyarakat tentang musrebang yang hanya sebagai forum formalitas ini, tidak akan terjadi lagi,” Ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pati tersebut.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Ali Badrudin dalam sambutannya di Pendopo Kabupaten Pati. Yang juga dalam acara tersebut turut dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Pati, Ketua DPRD Kabupaten Pati beserta anggota DPRD Kabupaten Pati yang hadir, Kapolresta Pati, Dandim Pati, Kepala Bappeda Kabupaten Pati, Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Pati, Pengadilan Agama, serta Pengadilan Negeri. Senin (27/03/2023) siang tadi.
Menurut Ketua DPRD Ali Badrudin dalam menyikapi anggapan masyarakat tersebut, Pemerintah Kabupaten seharusnya dapat menentukan skala prioritas dalam penyusunan RKPD. Selain itu, pihaknya juga sangat keberatan apabila Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) ini dianggap sebagai forum yang bersifat formalitas. “Sehingga dalam menyikapi anggapan tersebut harus didasarkan pada skala prioritas, artinya hasil dari Musrenbangdes, kemudian Musrenbang kecamatan, lalu forum RKPD itukan ada skala prioritas itu yang harus bisa direalisasikan,” jelasnya.
Lanjutnya, Ketua DPRD Ali Badrudin juga menyoroti terkait dengan penanganan banjir dari Pemerintah Pusat yang kurang optimal. Hal ini mengingat volume banjir di Pati terus bertambah disetiap tahunnya. Sementara itu, melalui BBWS Semarang hanya iming-iming saja yang disampaikan dalam penanganan banjir. Akan tetapi mulai dari tahun 2010 sampai sekarang pun tidak ada penyelesaiannya.
“Untuk itu, melalui forum ini Pak Pj Bupati selaku yang bertanggung jawab sebagai nahkoda di Pati, harus lebih ngotot untuk mengusulkan di pusat. Karena ini merupakan aspirasi masyarakat yang harus kita sampaikan. Kalau ngomongnya ke pusat, agak ngotot gak apa-apa karena kan Pak Pj tidak dibebani politik, dan ini tentunya demi masyarakat Kabupaten Pati,” Tandasnya.
Diketahui, dengan diselenggarakannya forum ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah yang terjadi. Yang kemudian tujuan tersebut dijadikan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan isu dan permasalahan faktual, serta menyelaraskan program kegiatan Pemerintah Daerah dengan sasaran integritas pembangunan ditingkat Provinsi dan juga ditingkat Nasional. Ags