Pati, Berita10 – Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) yang diwakili oleh anggota DPRD Kabupaten Pati Yeti Kristianti menilai akuntabilitas ini sangat diperlukan oleh pemerintah dalam jalankan fungsi tugasnya.
Fraksi NKRI pun menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati untuk dijadikan Perda, dengan catatan pemkab Pati menegakkan akuntabilitas.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk menegakkan akuntabilitas demi pengelolaan pemerintahan yang baik.
Hal ini dikemukakan oleh Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) dalam Rapat Paripurna tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dengan agenda pembahasan penyampaian pendapat fraksi.
“Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia (NKRI) menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2022 untuk dijadikan Perda,” tutur Yeti saat membacakan pendapat Fraksi NKRI.
“Dengan catatan, penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya. Karena akuntabilitas merupakan salah satu indikator yang penting dalam tata kelola pemerintahan,” pungkas Yeti. Ags/Us