Pati, Berita10 – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati yang berlangsung pada hari ini, DPRD Kabupaten Pati sampaikan laporan hasil reses tahap I tahun anggaran 2022 kepada Bupati Pati. Laporan reses yang disampaikan oleh Anggota Komisi A sekaligus Sekretaris Fraksi PPP Muslihan tersebut, menyoroti terkait dengan pelayanan publik yang masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Dimana, mereka menilai jika pelayanan di bidang tersebut masih belum memuaskan.
Hal tersebut didukung dengan data dari hasil laporan reses, dimana hampir semua daerah pemilihan (dapil) menyoroti tentang pelayanan publik. Seperti di dapil 1 pelayanan umum untuk e-KTP, KK, akta kelahiran dan kematian, hingga pelayanan BPJS yang diharapkan prosedurnya agar lebih dimudahkan lagi. Selain itu masyarakat juga memohon agar proses perizinan-perizinan agar lebih mudah dan tidak berbelit-belit. “Pelayanan yang cepat, mudah dan murah di bidang perizinan juga sangat diharapkan oleh masyarakat,” Terangnya.
Lanjutnya, dirinya juga menjelaskan, selain pelayanan publik secara luas, masyarakat juga menyoroti soal pelayanan administrasi kependudukan, antara lain terkait dengan pencetakan KTP dan KK di Kecamatan agar lebih dimudahkan lagi. Masyarakat juga meminta agar pelayanan administrasi tersebut ada di setiap Kecamatan dan Desa sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik.
Selain penyampaian laporan hasil reses, dalam agenda rapat Paripurna, Bupati Pati juga menyampaikan penjelasannya terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2021. Dimana dalam penjelasan Bupati Pati tersebut, selanjutnya akan dijawab oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pati dalam pandangan umumnya.Gs