Pati, Berita10 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mempertanyakan dokumen yang menunjukan kepala desa menjadi pemegang saham Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma).
Menurut Ketua Komisi D pada DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto, seharusnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memilki saham tersebut. Bukan kepala desa yang menjabat.
Sebelumnya, ia mengungkapkan adanya polemik soal Bumdesma. Ratusan desa belum memperoleh untung setelah menyetorkan uang untuk penyertaan modal Bumdesma.
Ia pun mengerahkan kepada pemegang saham soal kelanjutan Bumdesma itu. Apalah dibubarkan atau dilanjutkan. “Bumdesma, dibubarkan tergantung dari pemegang saham, di rapatkan pemegang saham,” tutur Wisnu kepada awak media, Senin (8/11/2021).
“Yang saya pertanyaan soal pemegang saham kepala desa. Padahal itu dari bumdes kan, tapi yang punya saham kok kepala desa. Itu yang saya pertanyakan. Kok bisa,” lanjutnya.
“Seharusnya Bumdesma yang punya saham. Karena yang tranfers uang ke PT ini Bumdes. Tapi munculnya malah pemegang saham. Ini yang saya bingung,” tandas Wisnu.
Dan terkait dengan dugaan adanya korupsi dalam pengelolaan dananya, dirinya belum berani menilai mana yang digunakan bancaan mana yang tidak. Siapa yang menerima dan yang tidak. Menurut nya, Pelaporan itu kembali ke masing-masing dari yang di rugikan.
Paguyuban Solidaritas Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati) yang juga di undang dalam audiensi tersebut, akan melakukan audit terhadap permasalahan dari BUMDESMA ini.
Yang kemudian hasil dari audit tersebut, nantinya akan dijadikan bahan Komisi D DPRD Kabupaten Pati untuk menindaklanjuti apakah BUMDESMA ini dibubarkan atau perlu dilanjutkan.
“Ini nanti Pasopati akan mengadakan audit, mulai hari ini mungkin, dan tanggal 20 sudah ada hasilnya. Dan hasilnya itu nanti akan kami tindak lanjuti bagaimana tergantung hasil audit nanti,” tandasnya. Gs