Pati, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Joni Kurnianto meminta keteledoran dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) tidak terulang lagi. Seperti halnya Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama 8 bulan terakhir belum dicairkan beberapa waktu lalu di Kabupaten Pati.
Politisi partai Demokrat mengatakan bahwa keteledoran tersebut mengakibatkan bantuan yang belum cair tersebut meliputi BPNT untuk 15.262 keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan program keluarga harapan (PKH) ada 702 KPM. Dan 90 KPM pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbulan-bulan tak dapat mencairkan bansos merupakan wujud ketidaksinkronan data yang terjadi antara Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati dengan Kantor Cabang BRI sebagai penyalur.
Maka pihaknya selaku pimpinan legislatif mengingatkan perlu adanya peningkatan koordinasi antar keduanya. Terlebih kerja sama penyaluran bantuan akan terus berlanjut. Ia juga telah meminta Komisi D DPRD untuk mengawal problem miskoordinasi yang berdampak fatal.
“Jadi jangan sampai numpuk, apalagi bahkan berbulan-bulan. Perbedaan data antara Dinsos dan Cabang BRI Pati ini harus ketemu dulu. Berdasarkan data di lapangan memang masih banyak yang belum menerima bansos,” imbuh Joni.
“Diantara keduanya selama ini tidak terjalin komunikasi yang lancar. Koordinasi antar instansi terkait tidak berjalan baik selama berbulan-bulan. Sehingga peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang tidak tepat,” terangnya beberapa waktu lalu.
Peristiwa tersebut memicu spekulasi dari banyak pihak yang menduga ada permainan kotor oleh Bank terkait. Dugaan adanya permainan perputaran uang berkembang itu disebabkan nilai bantuan yang belum tersalurkan mencapai Rp 10 miliar lebih. Gs