Pati, Berita10 – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati H. Hardi menilai, penerapan kebijakan pemerintah sudah tepat. “Seperti kebijakan PPKM Darurat yang diterapkan ini dengan tujuan untuk memutus penyebaran covid-19 yang sangat membahayakan. Meskipun berdampak di bidang ekonomi, yang sangat dirasakan masyarakat kecil, terutama pedagang kecil,” ungkapnya
Penerapan protokol kesehatan (Prokes) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dilaksanakan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kebijakan ini diharapkan dapat dipatuhi oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, pemberlakukan PPKM Mikro dan PPKM Darurat juga menjadi bagian dari solusi dalam menanggulangi ancaman virus corona.
Politisi partai Gerindra ini menambahkan, kebijakan PPKM Darurat ini dinilai delematis, karena sangat berdampak pada perekonomian warga, terutama bagi pedagang kecil atau PKL. “Perlu ada kebijakan toleransi yang terukur dan terkontrol terkait jam buka dengan pengawasan ketat. Selain itu, kesadaran dari PKL sendiri untuk tidak menimbulkan kerumunan, seperti dengan tidak menyediakan tempat duduk, menjalankan prokes disiplin, atau dengan cara penjualannya dibungkus, atau jualannya keliling dari rumah ke rumah,” tambahnya.
Menurutnya, penanganan covid ini menjadi tanggung jawab bersama, dan harus ditangani secara bersama-sama. Semua elemen masyarakat, lanjut Hardi harus punya kepedulian untuk mendukung program-program yang ditetapkan pemerintah dalam rangka percepatan penanganan virus corona ini. “Kita patuhi aturan terkait PPKM Darurat, dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, di manapun kita berada,” tegasnya. Gs