Pati, Berita10 – Salah satu anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Muntamah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menetapkan aparatur desa yang tak disiplin dalam tanggung jawabnya dalam kinerja setiap harinya. Terlebih pada beberapa waktu lalu, terjadi indisipliner yang dilakukan kepala desa. Oknum kepala desa berkaraoke di masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Hal ini disampikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada DPRD Kabupaten Pati dalam Rapat Paripurna yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati tahun anggaran 2020. Banyak ditemui di lapangan aparatur desa baik Kades dan Perangkat Desa kurang tertib dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut tentu saja akan menghambat dalam memberikan pelayanan ke rakyat.
“Berkaitan dengan pemerintahan tingkat desa perlu segera diterbitkan regulasi tentang kedisiplinan aparatur desa,” ujar Muntamah dalam kesempatan itu. Pihaknya tidak mau ketidak kedisiplinan aparatur desa ini membuat desa terbengkalai dan tidak terurus. Pihaknya berharap desa mengayomi rakyatnya. “Sehingga kinerjanya bisa berjalan secara optimal dan di dalamnya juga menguatkan sanksi-sanksi sebagai efek jera dan mempertajam sanksi hukum bagi aparatur desa yang melanggar,” tandasnya.
Dalam sidak yang dilakukan oleh Komisi A Dewan Pati banyak ditemui dilapangan kantor desa dalam keadaan kosong, dimana sejumlah aparatur desa tidak ada di tempat. Hal tersebut menjadi contoh yang kurang baik di mata masyarakat. Bahkan pihaknya mendapat laporan masyarakat di sejumlah desa waktu jam kerja kondisi kantor masih tutup, ujar Muntamah. anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Muntamah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menetapkan aparatur desa yang tak disiplin dalam tanggung jawabnya dalam kinerja setiap harinya. Gs.