Pati, Berita10 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DORD) Kabupaten Pati menilai Pekat Balai Latihan Kerja (BLK) seharusnya disesuaikan dengan kondisi geografis Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Ini dikatakan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Muntamah. Politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap paket BLK tidak hanya berdasarkan templet. Melainkan harus disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Pati.
“Penyesuaian Paket BLK dengan geografis wilayah yang bersangkutan, bukan hanya berdasarkan template,” ujar Muntamah.
Berdasarkan data Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BLK Kabupaten Pati, sepanjang tahun 2022 memfasilitasi 512 orang untuk mendapatkan pelatihan.
”Total peserta di BLK tahun ini sebanyak 512 orang. Namun yang bekerja 17,7 persen. Yang wirausaha 26,8 persen. Sedangkan dari dana DBHCHT tak termonitor. Sebab, peserta tak mengisi survey kebekerjaan di website Disnaker,” ujar Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Pati Budi Suhartono.
Dari data itu, 352 peserta bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan 160 peserta bersumber pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Ags