Pati, Berita10 – Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati meminta penjelasan para pihak terkait permasalahan yang terjadi di Bumdesma yang mengelola beberapa bidang usaha itu, utamanya klinik kesehatan yang berjumlah lima buah tersebar di sejumlah wilayah Pati.
Hal itu ditegaskan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Wisnu Wijayanto, saat memimpin audiensi antara Gerak (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Pati dengan Bumdesma dan stakeholder terkait.
Sebelumnya, ia mengungkapkan adanya polemik soal Bumdesma. Ratusan desa belum memperoleh untung setelah menyetorkan uang untuk penyertaan modal Bumdesma.
Ia pun menyerahkan kepada pemegang saham soal kelanjutan Bumdesma itu.
Apakah dibubarkan atau dilanjutkan. “Bumdesma, dibubarkan tergantung dari pemegang saham, di rapatkan pemegang saham,” tutur Wisnu kepada awak media, Senin (8/11/2021).
“Yang saya pertanyaan soal pemegang saham kepala desa. Padahal itu dari bumdes kan, tapi yang punya saham kok kepala desa. Itu yang saya pertanyakan. Kok bisa,” lanjutnya.
“Seharusnya Bumdesma yang punya saham. Karena yang tranfers uang ke PT ini Bumdes. Tapi munculnya malah pemegang saham. Ini yang saya bingung,” tandas Wisnu.
Wakil Ketua Komisi D, Endah Sri Wahyuningati meminta agar audiensi ini dijadikan bahan evaluasi ke depan atas masalah yang ada di Bumdesma. Persoalan di Bumdesma menyangkut banyak pihak sehingga perlu secepatnya diselesaiakan.
Jangan sampai persoalan ini berlarut – larut sehingga tidak ada ujungnya. Pihaknya berharap pengelola di Bumdesma bisa memberikan laporan pertanggung jawaban yang jelas untuk disampaikan pada pemberi atau penyetor modal dari 159 desa yang ada di Kabupaten Pati. Gs