Panwas Bidik PNS Tidak Netral Dalam Pilkada Pati

Panwas Bidik PNS Tidak Netral Dalam Pilkada Pati

Panwas Bidik PNS Tidak Netral Dalam Pilkada Pati

Berita10.com – Pati, Menjelang pelaksanaan Pilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2017, indikasi pengondisian Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di wilayah Pati Jawa Tengah dari segi kaca mata Panwas Pilkada perlu diantisipasi. Dari berbagai pengawasan dan pelaporan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Jateng di berbagai kota dan kabupaten tercium adanya indikasi pengarahan PNS dan Perangkat Desa untuk mendukung salah satu paslon. Mengantisipasi berbagai temuan dan dugaan adanya mobilisasi PNS, jajaran Panwas Kabupaten Pati secara dini melakukan pengawasan secara periodik.

Memasuki tahapan Daftar Pemilih Sementara, Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Kampanye, dan Pungut Hitung Panwaslu memberikan intruksi kepada jajaran Panwascam dan PPL untuk bersikap aktif dalam memberikan pengawasan terutama di kalangan Pegawai Negeri Sipil di setiap tingkatan. Ketua Panwas Pilkada Pati Achwan, S.Pd M.Si dengan tegas miminta semua PNS bisa menjaga diri untuk tidak terlibat langsung dalam mendukung salah satu calon di Pilkada Pati nanti. Achwan menjelaskan jika aturan pelanggaran dan hukuman disiplin bagi PNS yang terlibat langsung mendukung calon sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di pasal 4 ayat 15.

Ditambahakan jika pasal tersebut melarang PNS memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Demikian juga kata Achwan tidak boleh terlibat kampanye, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan calon selama masa kampanye. Serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

Achwan juga menambahkan jika bagi PNS yang melanggar pasal tersebut akan mendapatkan hukuman disiplin sedang dan berat yang telah diatur dalam ayat 12 dan 13 pasal 4 PP No.53 Tahun 2010. Adapun hukuman disiplin sedang dapat berupa penundaan kenaikan pangkat dan gaji berkala selama satu tahun, menundaan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Adapun hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kemudian pembebasan masa jabatan, serta pemberhentian secara hormat dan tidak secara hormat sebagai PNS, tambahnya. .

Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan di kalangan PNS pihak Panwaslu telah berusaha memberikan sosialisasi dan informasi terkait persoalan tersebut. Dengan melalui pendekatan pada Pejabat Tinggi setempat dan kalangan PNS yang bertugas di berbagai SKPD diharapkan potensi adanya pelanggaran di kalangan PNS dapat dicegah. Mengingat sangat rawannya pergerakan PNS menjelang pungut hitung nanti, diperlukan kejelian jajaran Panwaslu dalam pengawasan di lapangan.

Divisi Pengawasan Panwas dalam sidak yang dilakukan di berbagai desa meminta jajaran PPL bisa bekerja sepenuh waktu dalam pengawasan pergerakan PNS yang tidak netral, Demikian juga potensi penggunaan fasilitas negara menyangkut mobil, motor, gedung, tempat ibadah, kantor dan fasilitas lainnya menjadi pengawasan yang intensif. Kerja keras sepenuh waktu memang sangat dibutuhkan Panwaslu dalam menyikapi potensi pelanggaran yang bakal terjdi di wilayah Kabupaten Pati. Nur menambahkan jika pengalaman dalam Pilkada lalu masih ditemukan adanya oknum-oknum PNS dan jajaran BUMD secara terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu calon. Mengingat pasal untuk mencerat sudah jelas yang terang, jika ada PNS atau BUMD yang terlibat, Panwaslu akan lebih mudah untuk memberikan sangsi. /Tim Lip

Panwas Bidik PNS Tidak Netral Dalam Pilkada Pati | admin | 4.5